loading...
Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam gelaran Pemimpin Daerah Awards 2026 yang berlangsung di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Foto/IMG
JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan kehadiran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menjadi pilar kekuatan baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan warga. Peranan kepala daerah dinilai krusial karena realisasi KDKMP turut melibatkan pemerintah daerah dalam koordinasi di level akar rumput hingga pemerintahan desa atau kelurahan.
KDKMP yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini juga bakal berdampak secara ekonomi bagi pemda. Atas dasar itu, realisasi percepatan program strategis yang berakar dari kerja keras jajaran pemerintah daerah di seluruh penjuru tanah air ini patut diganjar apresiasi.
Hal itu disampaikan Ferry dalam gelaran Pemimpin Daerah Awards 2026 yang berlangsung di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi kepala daerah yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan melalui kebijakannya.
"Penghargaan ini sebetulnya harusnya didedikasikan justru untuk seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia yang khususnya untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mereka sebenarnya banyak membantu dari mulai proses pembentukan akta, pembentukan forum musyawarah desa khusus, maupun pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapannya," ujar Ferry.
Ferry menitikberatkan bahwa saat ini, program Koperasi Merah Putih segera memasuki tahap operasional penuh seiring hampir rampungnya proses verifikasi dan validasi kelayakan fisik gerai serta pergudangan. Payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai reposisi dan restrukturisasi koperasi juga ditargetkan rampung dalam waktu dekat, diiringi penempatan penyertaan modal dari bank-bank Himbara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga perbankan desa.
Kehadiran jaringan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diyakini mampu membuka sumber penerimaan baru bagi kas daerah. Penguatan basis ekonomi rakyat ini dirancang agar akselerasi pembangunan tidak lagi bertumpu semata pada korporasibbesar.
