loading...
Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat oleh pemerintah sebagai langkah transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan. Foto/BNPB
JAKARTA - Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat oleh pemerintah sebagai langkah transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan. Akselerasi ini ditopang kolaborasi lintas sektor seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta pemerintah daerah yang terdampak bencana,
TNI/Polri beserta Danantara juga ikut terlibat dalam pembangunan Huntara bersama dengan lembaga non-pemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Dalam proses pembangunan, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitra swasta juga terlibat dalam percepatan ketersediaan Huntara.
Ketersediaan lahan secara cepat dengan memanfaatkan tanah desa dan lahan milik korporasi ikut menjadi motor percepatan pembangunan Huntara. Data BNPB per 28 Januari 2026 menunjukkan pembangunan Huntara berlangsung paralel di 20 kabupaten/kota yang terdampak bencana, dengan capaian 4.281 unit sudah rampung dari rencana keseluruhan 17.231 unit.
Baca juga: Roy Suryo, Rismon, dan Dokter Tifa Gugat Pasal Pencemaran Nama Baik-Fitnah ke MK
Di Aceh, pembangunan Huntara di 12 Kabupaten/Kota yang telah selesai dibangun mencapai 3.248 unit dengan lokasi terbanyak di Aceh Tamiang mencapai 1.000 unit Huntara. Di Sumatera Utara, Huntara yang telah selesai dibangun di 3 Kabupaten/Kota mencapai 557 unit dari rencana 962 unit Huntara yang akan dibangun.
Sementara di Sumatera Barat, sebanyak 476 unit Huntara telah selesai dibangun di 5 Kabupaten/Kota dari total 618 Huntara yang akan dibangun. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan Huntara menjadi kunci untuk mengurangi beban pengungsian, tetapi percepatannya sangat ditentukan oleh ketepatan pendataan kategori kerusakan rumah warga.
