loading...
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Sukito mengatakan tokoh dan lembaga adat memiliki pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Foto/istimewa
PAPUA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Merauke mendorong penguatan kelembagaan adat agar tidak hanya dilibatkan ketika muncul konflik, tetapi ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketertiban, membangun komunikasi, sekaligus mendukung pembangunan daerah. Sebab tokoh dan lembaga adat memiliki pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi bertajuk “Penguatan, Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke, Kamis (17/9/2026).
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Sukito mengatakan tokoh dan lembaga adat memiliki pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Posisi tersebut membuat kelembagaan adat mempunyai peran penting, tidak hanya dalam menjaga ketertiban, tetapi juga dalam membangun komunikasi dan mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik.
“Keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan salah satu prasyarat agar pembangunan dapat berjalan. Meski kondisi Merauke relatif kondusif, potensi persoalan sosial tetap perlu dibaca sejak dini melalui komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan tokoh adat,” kata Sukito.
Menurut Sukito, pencegahan konflik tidak selalu harus diterjemahkan dalam bentuk pembangunan fisik. Kemampuan membaca gejala persoalan sejak awal, menjaga komunikasi serta membuka ruang dialog justru menjadi bagian penting untuk mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif. Kesbangpol, selama ini membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat hingga Forum Pembauran Kebangsaan.
