Anatomi 'Institutional Trap' dalam Arsitektur Ekonomi Kita

Kusfiardi
Analisis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute

JANUARI 2026 menjadi momentum krusial sekaligus penuh tanda tanya bagi arsitektur ekonomi Indonesia. Pengunduran diri Thomas Djiwandono dari kepengurusan Partai Gerindra demi pencalonan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bukanlah sekadar prosedur administratif rutin untuk memenuhi syarat independensi formal.

Langkah ini, yang diperkuat oleh pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai skema "pertukaran jabatan" (switch) antara Thomas dan Juda Agung, mengonfirmasi sebuah pergeseran fundamental dalam tata kelola bernegara: normalisasi masuknya figur fiskal-politik ke jantung otoritas moneter.

Dalam literatur ekonomi politik, fenomena ini dikenal sebagai Institutional Capture. Kondisi ini terjadi ketika lembaga independen yang memegang mandat publik secara perlahan dikooptasi oleh kepentingan sektoral—dalam hal ini kepentingan fiskal pemerintah—sehingga fungsi check-and-balances yang menjadi pilar stabilitas ekonomi menjadi lumpuh.

Secara kasat mata, pemerintah sedang mempertontonkan fleksibilitas birokrasi. Namun, bagi para pengamat ekonomi politik, ini adalah sinyal peringatan dini akan terjadinya erosi kelembagaan. Skema "tukar guling" posisi ini bukan hanya soal rotasi sumber daya manusia, melainkan soal pengaburan batas-batas disiplin kebijakan yang seharusnya berdiri tegak demi menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang.

Risiko "Fiscal Dominance"

Pencalonan Thomas Djiwandono merupakan manifestasi nyata dari implementasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 7 ayat (1) UU tersebut kini memberikan legitimasi baru bagi BI untuk tidak hanya menjaga stabilitas nilai Rupiah, tetapi juga "mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan". Perluasan mandat inilah yang menjadi "karpet merah" sekaligus pembenaran legal bagi eksekutif untuk menyelaraskan arah kebijakan moneter dengan kebutuhan fiskal secara agresif.