loading...
Total kewajiban pemerintah meliputi utang jangka pendek dan panjang. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan total kewajiban pemerintah, yang meliputi utang jangka pendek dan panjang mencapai Rp10.269 triliun hingga akhir 2024. Data tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (1/7).
Meski angka utang terlihat besar, posisi keuangan negara tetap sehat dengan total aset mencapai Rp13.692,4 triliun. Dari perbandingan aset dan kewajiban tersebut, posisi ekuitas pemerintah tercatat sebesar Rp3.424,4 triliun. "Ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Defisit APBN Diproyeksi Tembus Rp662 Triliun, Menkeu Sebut 2025 Luar Biasa Menantang
Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada 2024 mencapai Rp459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN dan penyesuaian lainnya, saldo akhir kas negara tahun 2024 tercatat Rp457,5 triliun. Angka ini dinilai cukup untuk menjadi penyangga fiskal selama masa transisi pemerintahan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
"Saldo ini berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai buffer fiskal, terutama dalam menghadapi berbagai risiko dinamika ekonomi global," jelas Sri Mulyani.
Ia menekankan bahwa posisi ini akan membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Utang pemerintah tersebut terdiri dari berbagai instrumen, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman bilateral serta multilateral. Pemerintah memastikan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga di bawah batas aman yang ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Juga: Penerimaan Negara Lesu, Defisit APBN Semester I 2025 Melebar Jadi Rp204,2 Triliun
