loading...
Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda menyatakan wacana pemekaran wilayah sudah saatnya dibahas secara serius. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA - Polemik pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menilai wacana pemekaran wilayah memang sudah saatnya dibahas secara serius.
Hal itu mengingat moratorium pembentukan wilayah baru telah berjalan hampir 10 tahun.
“Kami menilai memang sudah waktunya stake holder pengelolaan wilayah kembali duduk bersama termasuk mendengarkan masukan elemen masyarakat sipil terkait urgensi pemekaran wilayah. Kami menilai penutupan kran pembentukan wilayah baru tidak bijak di tengah fakta masih belum optimalnya layanan publik dan belum meratanya akses pembangunan di sejumlah wilayah,” ujar Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Dia mengungkapkan desakan pembentukan wilayah baru seperti terjadi usulan pemecahan Jawa Tengah menjadi empat provinsi, Jawa Barat tiga provinsi, maupun pembentukan Daerah Istimewa Surakarta merupakan cerminan dinamika masyarakat.
Menurutnya usulan tersebut tentu tidak muncul dari ruang kosong tetapi ada basis objektif yang perlu didiskusikan lebih lanjut.
“Pemerintah harus mendengarkan suara-suara elemen masyarakat terkait adanya usulan pemekaran wilayah. Selama ini suara-suara tersebut diabaikan menyusul adanya keputusan moratorium pembentukan wilayah baru sejak 2016 lalu,” katanya.
Huda mengatakan selama ini pemerintah terkesan menutup pintu dialog terkait pembentukan daerah otonomi baru. Alasan-alasan jika mayoritas daerah otonomi baru masih menjadi beban anggaran negara, daerah otonomi baru hanya memicu konflik politik, wilayah baru hanya keinginan sebagian elit kerap dilontarkan untuk menolak wacana pemekaran wilayah.
“Padahal ada kondisi-kondisi objektif di lapangan di mana memang satu wilayah butuh dimekarkan,” katanya.
