loading...
Sejumlah wisatawan mengunjungi objek wisata patung raksasa Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Badung, Bali. Foto/Dok. SindoNews
BADUNG - Polemik antara warga Desa Adat Ungasan dan pengelola Garuda Wisnu Kencana (GWK) terkait pagar beton yang sempat menutup akses warga, akhirnya tuntas. Dalam rapat koordinasi di Kantor Perbekel Ungasan, Senin (27/10/2025), disepakati perjanjian pinjam-pakai lahan antara Pemkab Badung dan manajemen GWK untuk akses jalan warga telah berlaku secara hukum.
Selain itu, hasil keputusan paruman prajuru Desa Adat Ungasan berupa berita acara nomor 06.1/DAU/X/2025 yang memuat 10 poin tuntutan terhadap GWK, juga resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Rapat digelar di ruang utama lantai III Kantor Perbekel Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Baca juga: Polemik Akses Jalan Warga, GWK dan Pemda Sepakat Perjanjian Pinjam Pakai
Hadir dalam rapat itu Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta dan sekretaris kecamatan, Perbekel Desa Ungasan I Made Kari, Bendesa Adat Ungasan I Wayan Disel Astawa, Ketua LPM Ungasan I Made Nuada Arsana, serta seluruh prajuru desa adat dan perwakilan warga.
Bendesa Adat Ungasan I Wayan Disel Astawa mengatakan, pihak desa adat tidak akan memperpanjang persoalan sebelumnya, yang telah difasilitasi hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, perjanjian pinjam-pakai antara Pemkab Badung dan manajemen GWK juga telah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Untuk itu melalui keputusan ini, ia menegaskan bahwa tdk ada lagi yang perlu diributkan.
“Kesimpulan rapat hari ini, kami pada dasarnya menginginkan jalan masyarakat Ungasan di Banjar Giri Dharma dibuka kembali. Sekarang masyarakat sudah bisa bernapas lega, jadi apa yang bisa kita ributkan lagi?” katanya.
