loading...
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overloading). Foto: Ist
JAKARTA - Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overloading). Hal yang mesti dilakukan merancang roadmap yang matang dan komprehensif.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah harus menyusun roadmap yang matang dan komprehensif sebelum menerapkan kebijakan zero ODOL.
Baca juga: Kelas Jalan Tak Dibenahi, Zero ODOL Mustahil Diterapkan
"Wacana ini sudah berulang dikemukakan tapi nggak pernah terealisasi karena pemerintah tidak memiliki solusi yang jelas," ujar Trubus di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Dia menilai kebijakan tersebut selama ini hanya menjadi wacana politik tanpa realisasi yang konkret. Pelarangan truk ODOL memang penting untuk keselamatan jalan dan perlindungan infrastruktur, namun harus diiringi solusi nyata bagi para pelaku usaha logistik.
"Kalau ODOL dihapuskan, harus dijawab mereka (logistik) diangkut pakai apa? Sebab ODOL itu ada karena efisiensi biaya. Kalau dilarang begitu saja, maka ongkos logistik naik dan pada akhirnya harga barang di pasaran juga ikut naik," ucapnya.
Kenaikan ongkos logistik pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat. Publik dipaksa menerima hantaman kenaikan harga barang yang terjadi akibat peningkatan ongkos logistik.
Trubus meminta pemerintah merelaksasi sejumlah pajak bagi industri terkait guna menekan kenaikan harga yang dihasilkan akibat peningkatan ongkos pengiriman logistik.
Pemerintah juga bisa memberikan insentif atau subsidi pengadaan armada baru agar beban tambahan tidak seluruhnya ditanggung pelaku usaha.
"Jangan sampai pelaku usaha terus menerus jadi korban. Kalau tidak ada proteksi, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya," katanya.
