loading...
Meskipun ada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 10% untuk jasa hiburan seperti lapangan padel, bisnis ini justru tetap diminati dan jadi rebutan di Jakarta.
JAKARTA - Kabar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10% untuk jasa hiburan, termasuk lapangan padel, ternyata tak membuat bisnis ini goyah. Justru sebaliknya, lapangan padel di Jakarta masih jadi rebutan!
Giorgio Soemarno, pemilik Padel Pro Indonesia di Kemang, mengaku santai menanggapi pajak ini. "Sangat wajar padel dikenakan pajak hiburan, apalagi memang ada unsur hiburannya," ujarnya. Menurut Giorgio, pajak 10% ini sudah dihitung dan dimasukkan dalam harga sewa sejak awal, jadi tak ada kenaikan harga mendadak.
Padel Pro Indonesia: Laris Manis Sejak Awal
Padel Pro Indonesia, yang baru beroperasi di Jakarta tahun 2024 setelah sukses di Dubai, punya enam lapangan dan bisa melayani rata-rata 100 pesanan per hari. Luar biasa, kan? Reservasi pun dipermudah lewat aplikasi Courtside.
Tarif sewanya bervariasi, dari Rp350 ribu untuk jam off-peak (10.00–16.00 WIB) sampai Rp450 ribu di jam peak (pagi, malam, dan akhir pekan). Harga ini sudah termasuk pajak hiburan yang berlaku.
Giorgio menilai, pengenaan pajak ini adil karena olahraga lain seperti futsal, tenis, dan gym juga kena pajak serupa. Ia juga mengapresiasi dukungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang membantu Padel Pro memahami sistem pelaporan pajak. "Harapan kami, karena kami sudah taat membayar pajak, dana itu bisa digunakan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik, khususnya mendukung fasilitas olahraga dan gaya hidup sehat," tutup Giorgio.
Padel: Lebih dari Sekadar Olahraga, Ini Gaya Hidup!
Bukan cuma pengusaha, para pemain padel pun santai menanggapi pajak ini. Arti, seorang pemain padel aktif yang rutin bermain lebih dari tiga kali seminggu, menyebut bahwa padel sudah jadi bagian dari "olahraga gaya hidup" seperti tenis dan squash.
