loading...
Junta Myanmar gelar pemilu di tengah perang saudara, memicu kecaman dari para aktivis dan kepala HAM PBB. Foto/Stimson
YANGON - Sejumlah kecil pemilih datang ke tempat pemungutan suara Myanmar yang sangat dibatasi pada hari Minggu (28/12/2025), dengan junta yang berkuasa menggembar-gemborkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tersebut sebagai kembalinya demokrasi lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, yang memicu perang saudara.
Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara, sementara partainya yang sangat populer telah dibubarkan dan tidak ikut serta pemilu.
Para aktivis, diplomat Barat, dan kepala hak asasi manusia (HAM) PBB semuanya mengecam pemungutan suara bertahap selama sebulan tersebut, dengan alasan bahwa daftar calonnya didominasi oleh sekutu militer dan adanya penindasan yang keras terhadap perbedaan pendapat.
Baca Juga: Myanmar Bongkar Kompleks Penipuan Myawaddy, Jaringan China Diduga Terlibat
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party) yang pro-militer diperkirakan akan muncul sebagai partai terbesar, yang menurut para kritikus akan menjadi penamaan ulang pemerintahan militer.
Negara Asia Tenggara berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini dilanda perang saudara, dan tidak akan ada pemungutan suara di daerah yang dikuasai pemberontak.
Di wilayah yang dikuasai junta, putaran pertama dari tiga putaran dimulai pukul 06.00 pagi, termasuk di daerah pemilihan di kota Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw.
“Pemilu ini sangat penting dan akan membawa yang terbaik bagi negara,” kata Bo Saw, pemilih pertama di tempat pemungutan suara di Distrik Kamayut, Yangon, dekat rumah kosong Aung San Suu Kyi.
“Prioritas utama seharusnya adalah memulihkan situasi yang aman dan damai,” kata pria berusia 63 tahun itu kepada AFP.
Awal yang Lambat
Antrean panjang pemilih terbentuk di luar tempat pemungutan suara pada pemilu terakhir tahun 2020, yang dinyatakan batal oleh militer beberapa bulan kemudian ketika mereka menggulingkan Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan.
Namun kali ini, wartawan dan petugas pemungutan suara melebihi jumlah pemilih awal di sebuah tempat pemungutan suara di pusat kota dekat Pagoda Sule yang berkilauan—lokasi protes pro-demokrasi besar-besaran setelah kudeta.
