loading...
KPK resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa. Selain Ardito, 4 orang lainnya juga menjadi tersangka. Foto: Arif Julianto
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (AW) mengatur proyek pengadaan barang dan jasa di Lampung Tengah untuk digarap oleh perusahaan keluarga serta tim pemenangannya. Ardito memerintahkan Anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra untuk mengatur proyek di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukkan langsung di E-Katalog.
"Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW ketika AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030," ujar Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Baca juga: Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Ditahan KPK
Pada Juni 2025 Ardito diduga mematok fee sebesar 15-20 persen dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Diketahui, postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar Rp3,19 triliun.
Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Dalam perkara ini, Ardito Wijaya diduga menerima uang mencapai Rp5,75 miliar.
Lima orang yang ditetapkan tersangka dalam perkara ini yakni Bupati Lampung Tengah 2025-2030 Ardito Wijaya. Lalu, Anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, Ranu Hari Prasetyo selaku Adik Bupati Lampung Tengah.
Kemudian, Anton Wibowo selaku Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati dan Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT EM atau Elkaka Mandiri.
(jon)
