loading...
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025). Foto: Binti Mufarida
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengetahui adanya berbagai pihak yang berupaya menghambat proses verifikasi dan penyelidikan penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Baca juga: Prabowo Apresiasi Satgas PKH yang Kerap Hadapi Preman dan Tak Disorot Kamera
"Tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi yang melanggar, upaya korporasi menghambat verifikasi, menghambat menyelidikan, menghambat investigasi, upaya perlawanan, yang kita mengerti dan kita paham," ujar Prabowo.
Berbagai upaya perlawanan tersebut dilakukan dengan beragam cara, mulai dari menghasut masyarakat hingga membayar preman untuk melawan petugas di lapangan yang berada jauh dari sorotan publik.
"Rakyat yang dihasut, preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, di tempat yang jauh tidak terlihat media, tidak terlihat kamera, tidak terlihat influencer, vlogger, dan sebagainya," ucapnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Prabowo menilai para penegak hukum tetap bekerja dengan penuh dedikasi dan tidak gentar menghadapi tekanan. Dia mengapresiasi kinerja Satgas PKH dan aparat penegak hukum yang berhasil mengambil alih kembali kawasan hutan dari perusahaan yang melanggar hukum.
"Saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo.
(jon)
