loading...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto/Dok BPMI
JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto , Selasa (5/5/2026). Analis politik dan intelijen Boni Hargens menilai rekomendasi yang disampaikan Komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut memberikan kepastian arah kelembagaan bagi Polri ke depan.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima KPRP di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas laporan komprehensif mengenai agenda reformasi Polri, mencakup arah kebijakan jangka pendek hingga menengah — termasuk usulan revisi Undang-Undang Polri dan peraturan turunan pendukungnya.
Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan seluruh hasil kerja komisi sejak pembentukannya, termasuk proses penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Hasil kerja tersebut dirumuskan dalam 10 buku laporan yang memuat rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh.
Komisi juga mengusulkan agenda reformasi internal yang mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri, dengan target pelaksanaan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan atas sejumlah isu strategis. Dua keputusan penting yang disampaikan adalah wacana pembentukan Kementerian Keamanan yang akhirnya diputuskan tidak perlu dilanjutkan dan Polri tetap berada di bawah Presiden langsung.
Boni Hargens. Foto/Dok iNews
"Hal ini memberikan kepastian arah kelembagaan bagi Polri ke depan. Peta jalan reformasi ini mencerminkan pendekatan sistematis dan terstruktur yang diusung KPRP bersama Polri, memastikan setiap tahapan memiliki landasan kebijakan yang kuat sebelum dieksekusi di lapangan," kata Boni Hargens, Rabu (7/5/2026).
