loading...
Tim Hukum Merah Putih, Suhadi menyatakan penawaran Restorative Justice (RJ) oleh Kejari Jakarta Selatan kepada Roy Suryo dan Dokter Tifa bukanlah ajakan dari mantan Presiden Jokowi. Foto/Isra Triansyah
JAKARTA - Tim Hukum Merah Putih, Suhadi menyatakan penawaran Restorative Justice (RJ) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan kepada Roy Suryo danTifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa bukanlah ajakan dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tawaran itu muncul saat Roy Suryo dan Dokter Tifa yang menjadi tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).
"RJ itu harus dua arah, Pak Jokowi mau gak dalam kaitan ini, jadi itu bukan ajakan Pak Jokowi. Itu perintah undang-undang. Begitu pun nanti di persidangan, RJ itu tetap akan ditanyakan lagi, saudara mengakui kesalahan?" ujarnya di Jakarta pada wartawan, Senin (22/6/2026).
Baca juga: Breaking News, Kejaksaan Kabulkan Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa!
Menurutnya, viralnya soal penawaran Jaksa soal RJ pada Roy-Tifa merupakan amanat UU, khususnya kaitannya KUHAP baru. Manakala dilakukan pelimpahan tahap II atas suatu kasus, Jaksa wajib menanyakan soal RJ dan mengakui kesalahannya tersebut pada tersangka meski sejatinya RJ itu bisa saja tidak terjadi karena harus dua arah.
Dia menerangkan, meski kedua tersangka itu tidak dilakukan penahanan, pihaknya bakal mengawal proses hukum kasus ijazah Jokowi tersebut. Sehingga, penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mau berputus asa meski situasi keadilan saat ini tercabik-cabik.
"Ini betul-betul mengejutkan dan mengecewakan, karena seperti kita tahu, semangat reformasi penegakan hukum di pemerintahan Prabowo-Gibran (Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka) sedang digalakkan. Roy-Tifa ini hampir setiap hari, setelah ditetapkan tersangka, itu ngoceh terus ke media-media berkaitan ijazah Pak Jokowi katanya palsu," tuturnya.
