loading...
IHT kembali menghadapi tekanan regulasi yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Industri hasil tembakau (IHT) kembali menghadapi tekanan regulasi yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Rencana pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau serta pembatasan kadar nikotin dan tar disebut dapat menjadi ancaman serius, khususnya bagi industri rokok kretek nasional.
Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan berencana mengatur pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, termasuk bahan yang selama ini tergolong food grade. Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga tengah menyiapkan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar yang mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas yang sangat rendah.
Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan multiplier effect yang besar terhadap industri hasil tembakau legal yang selama ini bergantung pada variasi bahan tambahan untuk menjaga cita rasa dan daya saing produk.
"Larangan penggunaan bahan tambahan dikhawatirkan dapat mematikan industri rokok, terutama rokok kretek. Apabila larangan ini diberlakukan, maka industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya," kata Sulami Bahar dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Baca Juga: Pembatasan Nikotin dan Tar Ancam Nasib Petani Tembakau serta Cengkih Temanggung
Menurutnya, rencana pengaturan batasan nikotin dan tar juga akan sulit dipenuhi, terutama oleh industri rokok kretek yang mencakup sekitar 97 persen dari total produksi rokok nasional. Hal itu karena industri kretek menggunakan bahan baku tembakau dan cengkih lokal yang secara alamiah memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.
