loading...
Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik. Foto/Dok.SindoNews
Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik
"Pembenahan ALKI adalah bagian dari strategi efisiensi sistem logistik dan penguatan kapasitas ekonomi nasional berbasis layanan."
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengeluarkan pernyataan terkait wacana pengenaan tarif pada jalur pelayaran di Selat Malaka. Namun kemudian diklarifikasi bukan sebagai kebijakan serius. Tapi sebenarnya pernyataan itu membuka ruang refleksi yang lebih penting.
Bukan pada ide pemungutan tarif itu sendiri, melainkan pada pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana Indonesia seharusnya memanfaatkan posisi strategis jalur pelayaran internasional untuk kepentingan ekonomi nasional tanpa melanggar kerangka hukum global.
Penjelasan bahwa wacana tersebut disampaikan dalam konteks informal sekaligus menegaskan bahwa pemerintah memahami batasan dalam hukum laut internasional, khususnya prinsip yang diatur dalam UNCLOS. Dalam kerangka ini, pengenaan tarif atas lintasan internasional bukanlah instrumen yang realistis. Namun justru karena keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih sistemik dan berkelanjutan.
Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan dua samudra besar dan menjadi bagian dari arus perdagangan global. Meski demikian, keberadaan jalur ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi nasional. Indonesia masih lebih banyak menjadi ruang lintasan dibanding simpul aktivitas.
Dalam praktik global, pemanfaatan pelabuhan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal. Keputusan operasional pelaku pelayaran merupakan hasil dari perhitungan biaya, waktu, dan risiko secara simultan. Dalam konteks ini, pembenahan yang bersifat teknis tidak hanya berdampak pada efisiensi domestik, tetapi juga secara bertahap mempengaruhi pola pemanfaatan jaringan logistik yang lebih luas.
Ketika efisiensi dan kepastian dapat dijaga secara konsisten, suatu wilayah akan semakin terintegrasi dalam perencanaan operasional global dan menjadi bagian dari pilihan rasional dalam sistem distribusi yang lebih luas.
