loading...
Kemendagri menilai pentingnya penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Layanan Kedaruratan 112 Nasional saat FGD Perumusan Konsep dan Kerangka Feasibility Study Pengembangan Layanan Kedaruratan 112 di Jakarta. Foto: Ist
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pentingnya penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Layanan Kedaruratan 112 Nasional. Untuk itu, diperlukan penyelarasan awal antarpemangku kepentingan terhadap prinsip dasar dan arah pengembangan layanan tersebut.
Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Purwaningsih saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Konsep dan Kerangka Feasibility Study Pengembangan Layanan Kedaruratan 112 di Jakarta.
Baca juga: Kemendagri: Layanan Kedaruratan 112 Butuh Dukungan Regulasi hingga Infrastruktur
Menurut Sri, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 merupakan layanan strategis nasional yang berfungsi sebagai pintu masuk utama penanganan kejadian kedaruratan bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya yang memasuki tahun ke-10, muncul berbagai tantangan bagi layanan 112 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas kewilayahan mulai dari perbedaan tingkat kesiapan daerah, variasi model operasional, keterbatasan integrasi data, standarisasi pelayanan dan tahapan pembangunan layanan 112.
"Kompleksitas tersebut menuntut adanya perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan nyata agar pengembangan layanan 112 dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional," ujar Sri, Senin (2/2/2026).
Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Layanan Kedaruratan 112 Nasional sebagai dokumen acuan strategis dengan hasil FGD ini sebagai salah satu acuannya.
