loading...
Pemerintah secara resmi mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas pecahnya konflik di Timur Tengah yang telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah secara resmi mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas pecahnya konflik di Timur Tengah yang telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Keputusan ini diambil guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap disiplin di bawah ambang batas 3%.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa durasi perang akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
Baca Juga: Prabowo Jaga Defisit APBN Tak Lebih 3%: Saat Ini Aman
"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen," kata Menko Airlangga.
Meski opsi pemangkasan anggaran berada di meja perundingan, Airlangga memberikan jaminan bahwa program-program prioritas dan unggulan pemerintah tidak akan tersentuh. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana karena dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.
"(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga.
Baca Juga: Defisit APBN di Bawah 3% Sulit Dijaga, Airlangga Siapkan Tiga Skenario Terburuk
Kepastian mengenai anggaran program unggulan juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia memastikan bahwa alokasi dana untuk BGN tetap sesuai dengan ketetapan awal dalam APBN 2026.
