loading...
Mendagri Tito Karnavian saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (27/10/2025). Foto/Dok. SindoNews
SUMEDANG - Pemda termasuk para sekda diminta mendukung berbagai program yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto . Program tersebut seperti Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih , Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berbagai inisiatif tersebut dinilai sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo. “Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan [dengan] meningkatkan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” kata Mendagri Tito Karnavian saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025). Baca juga: Kompensasi Pengalihan Sebagian TKD, Pendanaan Kopdes Merah Putih Capai Rp16 Triliun
Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks ini, Mendagri mengajak sekda yang merupakan pejabat birokrat tertinggi di daerah untuk memahami dengan baik aturan tersebut dalam upaya memakmurkan rakyat. Terlebih, sekda memiliki peran sebagai jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya.
Dalam forum ini, Mendagri juga berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak, khususnya daerah. Ia yakin apabila program tersebut dijalankan sesuai aturan dan rencana, secara tidak langsung bakal mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan.
Selain itu, program tersebut juga akan menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat. Mulai dari penyediaan lapangan kerja, memacu perputaran ekonomi lokal, menghapus praktik tengkulak, hingga melahirkan sistem keuangan yang inklusif.
