loading...
Thomas Djiwandono mengklarifikasi posisinya di Partai Gerindra guna menjawab keraguan mengenai aspek independensi Bank Indonesia (BI) jika nantinya ia terpilih sebagai petinggi bank sentral. Foto/Dok
JAKARTA - Thomas Djiwandono mengklarifikasi posisinya di Partai Gerindra guna menjawab keraguan mengenai aspek independensi Bank Indonesia (BI) jika nantinya ia terpilih sebagai petinggi bank sentral. Kepastian status politik Thomas Djiwandono disampaikan di tengah proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) .
Pertanyaan krusial tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhidin M. Said yang mempertanyakan status Thomas sebagai Bendahara Umum partai. "Bapak masih anggota Bendahara Partai Gerindra, apakah bapak sudah mengundurkan diri? Atau nanti bagaimana itu?" tanya Muhidin di Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).
Menanggapi hal tersebut, Thomas secara tegas menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Keputusan tersebut diambil saat dirinya masih bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan alasan regenerasi setelah menjabat selama 17 tahun.
Baca Juga: Bos BI Blak-blakan Rupiah Jeblok Imbas Gaduh Pencalonan Deputi Gubernur
“Jawabannya tidak (anggota partai Gerindra). Sejak bulan Maret 2025 sebenarnya dimana saya sudah tidak lagi, saya waktu itu memutuskan meminta izin juga karena waktu itu masih di Kemenkeu dan saya izin tidak jadi bendahara umum karena sudah 18 tahun eh 17 tahun jadi perlu regenerasi,” papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.
