loading...
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid mengatakan menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki modal kepercayaan publik sebesar 63,2 persen untuk melakukan pembenahan di sektor hukum. Foto/Ist
JAKARTA - Poltracking Indonesia menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki modal kepercayaan publik sebesar 63,2 persen untuk melakukan pembenahan di sektor hukum. Pemerintah didorong untuk mengambil langkah tegas demi memperkuat integritas institusi penegak hukum serta meningkatkan kepuasan publik terhadap pemerintah.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid mengatakan pembenahan sektor hukum dan pemberantasan korupsi penting dilakukan lantaran menjadi titik yang paling membutuhkan perhatian khusus. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap bidang hukum hanya 44,8 persen, sedangkan pemberantasan korupsi di angka 46,6 persen.
Baca juga: Prabowo Dinilai Mampu Jaga Keamanan RI Hadapi Dinamika Geopolitik Global
“Rendahnya tingkat kepuasan publik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, memerlukan langkah strategis nyata, dari Presiden Prabowo yang mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat sebagai pemimpin nasional,” kata Hanta dalam paparan rilisnya bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di kanal YouTube Poltracking TV, Senin (31/8/2026).
Dia menambahkan Presiden memiliki posisi strategis untuk memastikan persoalan antarpenegak hukum maupun institusi tidak saling berkonflik yang mengganggu kepercayaan publik. Menurut dia, ketegasan dari pucuk pemerintahan diperlukan untuk menjaga kewibawaan sekaligus memastikan institusi hukum bekerja sesuai fungsi.
"Presiden tidak boleh menoleransi benturan oknum-oknum penegak hukum ataupun benturan antar-institusi, yang sesungguhnya tidak boleh terjadi dalam tubuh institusi penegak hukum," ujarnya.
