Pengamat Militer: Pembangunan, Keamanan, dan Keadilan Sosial Kunci Atasi Konflik Papua

JAKARTA - Konflik Papua hingga hari ini masih terus berlangsung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan tiga pendekatan sekaligus.

“Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan,” ujar Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, Senin (18/5/2026).

Selamat Ginting menjelaskan, untuk mengatasi masalah Papua, di satu sisi negara terus menunjukkan komitmennya melalui pembangunan besar-besaran, kucuran dana triliunan rupiah, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua tetap berkembang, bahkan sering mengabaikan fakta bahwa negara sesungguhnya sedang bekerja keras membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Baca juga: Operasi TNI di Papua Jadi Sorotan Dunia, Pembebasan Pilot Dinilai Humanis dan Profesional

"Dalam perspektif politik nasional, kata Selamat Ginting, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Oleh karena itu, pembangunan Papua sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis," katanya.

Data pemerintah menunjukkan sejak 2002 hingga 2026, total dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan untuk Papua mencapai sekitar Rp192,55 triliun. Angka tersebut menunjukkan Papua memperoleh perhatian sangat besar dari negara.

”Dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses wilayah terpencil. Kehadiran jalan Trans Papua, pembangunan bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti konkret bahwa negara tidak meninggalkan Papua,” ujarnya.

Lihat video: TERKUAK! Ini Penyebab Papua Tak Pernah Lepas dari Label Konflik

Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri. Otsus bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga bentuk rekonsiliasi politik negara terhadap berbagai ketimpangan historis pembangunan.

Selama bertahun-tahun memang muncul kritik bahwa pembangunan Indonesia terlalu Jawa-sentris. Akibatnya, kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, mengalami keterlambatan pembangunan dibanding wilayah lain. Pemerintah kini mencoba mengoreksi ketimpangan tersebut dengan mempercepat pembangunan Papua secara masif.