Pemerintah Hadapi Beban Utang Baru Rp1.650 Triliun, Risiko Gagal Bayar di Depan Mata

JAKARTA - Pemerintah diprediksi akan menghadapi tantangan berat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pada 2026. Meski target pembiayaan utang netto dalam RAPBN 2026 tercatat sebesar Rp832,21 triliun, kebutuhan untuk menarik utang baru secara bruto jauh lebih besar, yakni mencapai Rp1.650 triliun.

Angka tersebut meliputi kebutuhan untuk menutup defisit anggaran dan, yang lebih signifikan, untuk melunasi pokok utang lama yang jatuh tempo pada tahun berjalan. "Sebenarnya Pemerintah butuh berutang sekitar Rp1.650 triliun dan sedang berisiko tidak memperoleh sebesar itu," ungkap Awalil Rizky, Ekonom dari Bright Institute, dalam analisisnya yang dikutip Senin (26/1/2026).

Baca Juga: Utang Indonesia Diprediksi Tembus Rp9.645 Triliun, Risiko Gagal Bayar Mengintai di 2026

Risiko utama yang mengemuka adalah risiko pembiayaan kembali (refinancing risk). Risiko ini menguat seiring dengan memendeknya tren rata-rata jatuh tempo utang (Average Time to Maturity/ATM), dari 9,73 tahun pada 2014 menjadi prakiraan 7,7 tahun pada 2026. "Artinya, risiko tidak dapat melakukan pembiayaan kembali atas utang yang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat refinancing," jelas Awalil.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi risiko kekurangan (shortage risk) akibat ketidakpastian kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan global yang membuat investor, khususnya asing, bersikap sangat hati-hati.

Ketergantungan pada penjualan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen utama pun menghadapi tantangan kompleks. Investor asing dilaporkan masih berada dalam posisi ‘wait and see’, salah satunya mencermati kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai kurang hati-hati.