loading...
Pasar bukan hanya menilai angka makro. Mereka menilai kredibilitas, konsistensi, dan arah kebijakan. Jika komunikasi hanya bersifat reaktif pasca-peringatan, ruang ketidakpastian tetap terbuka. Foto/Dok
JAKARTA - Respons Pemerintah Indonesia terhadap peringatan dari sejumlah lembaga pemeringkat global seperti S&P, Moody’s, hingga MSCI menuai kritik. Meski bergerak cepat memberikan klarifikasi, sikap pemerintah dianggap masih terlalu normatif dan defensif, alih-alih menawarkan terobosan reformasi struktural yang baru.
Analis Ekonomi Politik Pasar Saham, Kusfiardi menilai bahwa narasi yang dibangun pemerintah saat ini lebih banyak berfokus pada pembelaan atas fundamental makroekonomi yang ada. Baca Juga: Bos Danantara Temui Pimpinan Moody's, Coba Yakinkan Ketahanan Ekonomi RI
“Respons itu lebih bersifat pembelaan terhadap fundamental makro, bukan penyampaian roadmap reformasi struktural yang benar-benar baru dan terukur,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Pemerintah menekankan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat, defisit fiskal terkendali, serta pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi. Hal itu menunjukkan upaya stabilisasi cepat, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai kredibilitas reformasi struktural jangka panjang.
Pemerintah melalui berbagai forum, termasuk agenda “Indonesia Economic Outlook” Februari 2026, menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB, memperbaiki struktur pasar modal melalui peningkatan free float, serta memperkuat peran sovereign wealth fund Danantara.
