loading...
Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan menilai dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak bisa dilihat hanya semata-mata dia tidak mendapatkan aliran dana proyek laptop. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan menilai dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak bisa dilihat hanya semata-mata dia tidak mendapatkan aliran dana proyek laptop chromebook. Unsur pidana juga harus dilihat dari kelalaian maupun adanya pihak lain yang diuntungkan dari proyek tersebut.
Maruarar menjelaskan, merujuk pada ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 2, korupsi itu tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya orang lain. Jika Nadiem yang saat itu menjabat menteri mengeluarkan sebuah kebijakan yang menguntungkan orang lain, maka sebagai pimpinan dia harus bertanggung jawab.
Baca juga: Nadiem Tersangka Korupsi Chromebook, Jimly: Kalau Lagi Berkuasa, Jangan Sombong
“Kalau kebijakan atau proyek tersebut menyalahi aturan maka sebagai atasan harus bertanggung jawab,” ujar Maruarar, Kamis (11/9/2025).
Untuk itulah, walaupun pengacara Nadiem menyebut klien tidak menerima aliran dana tidak berarti menghapus unsur-unsur pidana lainnya. “Walaupun itu (tidak menerima aliran dana) menjadi sesuatu yang dipertimbangkan hakim, itu lain soal sebagai hal yang meringankan,” katanya.
Hal ini disampaikan Maruarar menanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka pengadaan laptop chromebook. Kasus yang terjadi saat Nadiem menjabat menteri di Kemenbudristek ini diduga merugikan negara Rp1,9 triliun.
Pengacara Nadiem Makarim, Hotman Paris mengungkapkan, tidak ada satu sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang terkait pengadaan laptop chromebook, termasuk tidak ada bukti ada unsur Nadiem memperkaya diri.
