loading...
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami konsep tokenisasi aset nyata. FOTO/IST
JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami konsep tokenisasi aset nyata atau real world assets (RWA) sebagai terobosan baru dalam dunia investasi nasional. Menurutnya, tokenisasi RWA bukan sekadar inovasi finansial, tetapi langkah strategis menuju demokratisasi investasi dan pembiayaan pembangunan di Indonesia.
Dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Jumat (31/10/2025), legislator Partai Golkar itu menjelaskan bahwa tokenisasi memungkinkan aset fisik, seperti properti, tanah, komoditas, hingga proyek infrastruktur, diubah menjadi token digital yang bisa dimiliki masyarakat secara fraksional.
"Melalui tokenisasi, masyarakat dengan modal terbatas pun bisa berinvestasi. Ini membuka jalan bagi inklusivitas investasi di Indonesia," ujar Misbakhun.
Mantan PNS di Kementerian Keuangan itu menyebut Indonesia yang memiliki populasi digital tinggi dan pasar investasi yang luas berpotensi besar menjadi pionir tokenisasi aset nyata di Asia Tenggara. Misbakhun lantas mengutip proyeksi firma konsultan manajemen global yang sangat terkemuka, McKinsey & Company, tentang pasar tokenisasi global akan mencapai USD 4 triliun pada 2030.
Merujuk proyeksi itu, Misbakhun meyakini Indonesia memiliki kans besar meraih porsi signifikan di pasar tokenisasi. Namun, peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu juga mengingatkan akan adanya tantangan berupa likuiditas pasar, regulasi hukum, dan kesiapan infrastruktur teknologi.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong pemerintah dan regulator menyiapkan kerangka yang jelas, termasuk kemungkinan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ataupun surat berharga syariah (Sukuk) dalam bentuk tokenisasi.
"Tokenisasi bukan sekadar inovasi finansial, melainkan jalan menuju pemerataan kepemilikan ekonomi. Masyarakat bisa ikut membiayai pembangunan nasional sekaligus menikmati hasilnya," tutur Misbakhun.
(abd)
