loading...
Mendagri Tito Karnavian memiliki peran signifikan dalam kinerja Kabinet Merah Putih pada 2025. Foto/SindoNews
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki peran signifikan dalam kinerja Kabinet Merah Putih pada 2025. Tito Karnavian mampu dalam mengorkestrasi pelaksanaan visi Asta Cita di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah menetapkan pengetatan fiskal yang menyasar sedikitnya 15 pos belanja utama kementerian/lembaga, termasuk perjalanan dinas, rapat, dan belanja penunjang lainnya. Kebijakan ini menuntut perubahan paradigma belanja negara agar tetap fokus pada program prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peneliti Ahli Utama Kebijakan Iptek dan Inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hadi Supratikta menyebut terdapat empat menteri dan kepala lembaga yang menunjukkan kinerja baik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Baca juga: Gubernur Titik Sentral Penetapan Upah Minimum 2026, Mendagri: Paling Lambat 24 Desember
Keempat figur tersebut adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurut Hadi, keempatnya berperan krusial dalam menjalankan visi Asta Cita di sektor ekonomi, pangan, birokrasi, dan penegakan hukum di tengah keterbatasan fiskal.
Di bidang keuangan negara, Hadi menilai terjadi perubahan gaya kepemimpinan fiskal sejak Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Jika sebelumnya kebijakan fiskal cenderung berhati-hati, pendekatan yang diterapkan Purbaya dinilai lebih agresif dalam mendorong permintaan agregat guna mengejar pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6–8%.
Baca juga: 36 Kombes Polisi Dimutasi Kapolri Jelang Akhir 2025, Ini Nama-Namanya
Langkah paling sentral yang ditempuh adalah penyuntikan dana sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang kemudian ditambah Rp75 triliun. Dana tersebut bersumber dari dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia sebesar Rp425 triliun dan ditujukan untuk mengatasi kemacetan transmisi kredit serta memperkuat likuiditas perbankan agar mampu menopang sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Strategi tersebut dinilai cukup berani untuk menggerakkan dua mesin ekonomi, yakni belanja pemerintah dan kredit swasta. Pasar modal merespons positif dengan penguatan bertahap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"Namun, kebijakan ini juga memunculkan catatan, antara lain terkait hubungan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, serta risiko terhadap nilai tukar akibat pendekatan fiskal yang agresif," ungkap Hadi, Selasa (30/12/2025).
