Masalah Hak Asasi Manusia di UU KUHAP No 20 Tahun 2025

Romli Atmasasmita
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad)

MENYAMBUT Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), harapan besar telah diberikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang aparatur penegak hukum. Khususnya penyidik di dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana telah terjadi pada era UU KUHAP tahun 1981.

Norma tertulis di dalam suatu UU dapat dibuat secara lengkap tanpa celah hukum namun di dalam praktik hukum keseharian tetap saja celah hukum terbuka bagi khususnya aparatur penegak hukum. Namun di dalam UU KUHAP tahun 2025 celah-celah hukum penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang sewenang-wenang dari aparatur penegak hukum telah ditutup rapat secara ketat. Celah ditutup rapat sejak proses pemeriksaan tersangka dan saksi di tingkat penyelidikan dan penyidikan sampai pada tiingkat penuntutan serta persidangan.

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam sistem peradilan di negara-negara maju terletak pada, masalah penyelidikan dan penyidikan. Termasuk penahanan; pemblokiran dan penyitaan aset tersangka, hak tersangka untuk mengetahui dasar tuduhan/sangkaannya; hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, dan hak terdakwa untuk mengajukan keberatan atau pembelaan bagi dirinya di dalam persidangan.

Di antara masalah HAM tersebut, yang sangat krusial adalah masalah penahanan disebabkan telah merampas kemerdekaan seseorang. Sekalipun diatur di dalam UU akan tetapi dalam pelaksanaan penahanan sering tidak dipertimbangkan lasgi aspek perikemanusiaan bagi tersangka.

Terutama tersangka yang tidak mampu secara sosial-ekonomi, dibandingkan dengan terrsangka yang memilikinya (mampu secara sosial-ekonomi). Memamg benar pernyataan almarhum Prof Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan pergulatan kemanusiaan; yang harus dimaknai setiap sentuhan norma ketentuan UU Pidana dipastikan tersayat hak asasi seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan.