Insentif Nakes Tertahan sejak April, Anggota DPRD Sulteng Marselinus Desak Pemprov Evaluasi Manajemen RSUD Undata

PALU - Kesejahteraan tenaga kesehatan sering kali tidak sejalan dengan risiko dan beban kerja berat di fasilitas pelayanan publik. Pemenuhan hak finansial para pekerja medis masih menjadi tantangan struktural yang berdampak langsung pada stabilitas layanan rumah sakit.

Kondisi memprihatinkan tersebut dialami tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu akibat tertahannya insentif jasa pelayanan sejak April 2026. Merespons keluhan itu, Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah Marselinus langsung menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah ruang pelayanan medis, Selasa (11/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Marselinus mendapati fakta bahwa sejumlah pekerja medis terpaksa menggadaikan kendaraan hingga mencari pinjaman demi memenuhi kebutuhan hidup. Tekanan ekonomi ini dirasa semakin ironis karena perawat dan dokter merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.

Baca juga: Wacana Pilkada Tanpa Wakil, Partai Perindo Dorong Revisi UU Pemda Pertegas Kewenangan Pimpinan Daerah

"Mereka sudah menerima makian, bahkan ada yang diludahi dan ditendang, tetapi tetap sabar memberikan pelayanan. Ketika jumlah pasien semakin banyak, justru kesejahteraan tenaga medis atau tenaga pelayanan semakin menurun," kata Marselinus memaparkan temuannya, Rabu (12/8/2026).

Legislator dari Partai Perindo itu menyoroti indikasi ketimpangan dalam mekanisme penghitungan remunerasi oleh pihak manajemen RSUD Undata. Pendapatan rumah sakit diduga diprioritaskan untuk menutupi jasa petinggi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mencapai puluhan juta rupiah, sehingga porsi bagi pekerja medis menyusut drastis.