loading...
Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Foto/tehran times
BRUSSEL - Komisi Eropa mengumumkan proposal untuk menangguhkan perdagangan bebas dengan Israel dan memberikan sanksi kepada dua menteri Israel. Langkah ini akan menjadi pukulan telak bagi hubungan Israel-Uni Eropa.
"Peristiwa mengerikan yang terjadi di Gaza setiap hari harus dihentikan," ujar Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada hari Rabu (17/9/2025) setelah menyampaikan proposal tersebut kepada Dewan Uni Eropa.
Dia menegaskan, "Perlu ada gencatan senjata segera, akses tanpa batas untuk semua bantuan kemanusiaan, dan pembebasan semua sandera yang disandera oleh Hamas."
Langkah ini diambil sehari setelah pasukan Israel melancarkan serangan darat di Kota Gaza dan penyelidikan besar-besaran PBB menegaskan Israel bersalah atas genosida.
Komisi mengusulkan penangguhan pilar terkait perdagangan dari Perjanjian Asosiasi Israel-Uni Eropa, perjanjian yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang mengatur hubungan politik dan diplomatik antara kedua belah pihak.
Komisaris Perdagangan Maros Sefcovic mengatakan pada hari Rabu bahwa jika mayoritas yang memenuhi syarat tercapai, Uni Eropa akan mengenakan tarif sebesar 230 juta euro (USD166 juta) terhadap 37% dari 15,9 miliar euro impor Uni Eropa dari Israel, alih-alih perdagangan bebas.
Israel adalah mitra dagang terbesar Uni Eropa. Pada tahun 2024, perdagangan Uni Eropa-Israel mencapai rekor 42,6 miliar euro, di mana 37% merupakan "perlakuan istimewa", menurut Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas.
"Jadi, langkah ini jelas akan berdampak tinggi bagi Israel," ujar Kallas kepada Euronews pada hari Selasa.
Terlepas dari proposal tersebut, Komisi juga membekukan dukungan bilateralnya kepada Israel, kecuali dukungan kepada masyarakat sipil dan Yad Vashem, menurut pernyataan resmi.
Hal ini memengaruhi jutaan dana yang direncanakan untuk Israel, menghentikan dukungan keuangan langsung maupun proyek kerja sama kelembagaan.
Berdasarkan kerangka anggaran saat ini, Israel dijadwalkan menerima sekitar 6 juta euro per tahun antara tahun 2025 dan 2027.
Selain itu, proyek-proyek senilai sekitar 14 juta euro, termasuk inisiatif kemitraan dan kerja sama regional yang terkait dengan Perjanjian Abraham, akan ditangguhkan.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengecam proposal tersebut sebagai "terdistorsi secara moral dan politik".
