loading...
Pemerintah akan memberikan gaji kepada 20.000 fresh graduate pada program magang berbayar di sektor industri dengan uang saku sebesar Upah Minimum Regional (UMR) selama enam bulan. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan memberikan gaji kepada 20.000 fresh graduate dalam program magang di sektor industri dengan uang saku sebesar Upah Minimum Regional (UMR) selama enam bulan.Program ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, menyasar lulusan S1 dan D3 dengan masa kelulusan tidak lebih dari satu tahun.
"Magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun, apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di-link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri," sebut Menko Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/9).
Menurut Airlangga, program ini bertujuan menghubungkan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri (link and match). Program magang berbayar tersebut akan dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu pada tahun ini dan tahun depan.
Baca Juga: Menjawab Persoalan Laten Dunia Magang
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp198 miliar untuk setiap gelombang. "Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang satu sebesar upah minimum, UMP, dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar," ungkap Airlangga.
Selain itu Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.
Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
